Suasana Aksi Damai mahasiswa di Tugu Kujang, Kota Bogor (13/11/2026)/Beranda Pers/M. Habiby Rahmaddani Harahap, M. Fatir Rahman
Beranda Pers - Mahasiswa yang tergabung dalam elemen gerakan mahasiswa menggelar aksi damai di Tugu Kujang, Kota Bogor pada 13 November 2026. Aksi tersebut digelar untuk memperingati Tragedi Semanggi I sekaligus menyuarakan kritik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya terkait kebebasan berpendapat, tindakan represif aparat dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup penghentian pembungkaman terhadap aktivis, jurnalis, mahasiswa dan masyarakat sipil, penghentian intimidasi, kriminalisasi, serta tindakan represif penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga pembebasan tahanan politik dan massa aksi yang ditangkap.
Galuh, perwakilan dari kelembagaan BEMKBM, mengatakan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh refleksi terhadap Tragedi Semanggi I serta berbagai peristiwa kekerasan yang dialami mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Menurutnya, momentum 13 November menjadi ruang untuk membangun solidaritas terhadap berbagai gerakan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat di Indonesia. “Momentum 13 November ini menjadi bentuk solidaritas terhadap aksi dan seluruh gerakan yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Galuh.
Selain tuntutan tersebut, massa juga mengecam tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik, mendesak penguatan supremasi sipil dengan mengembalikan militer ke barak, serta mengajak mahasiswa dan masyarakat Bogor untuk memperkuat solidaritas dalam melawan penindasan dan kesewenang-wenangan negara.
Galuh menilai tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum masih menjadi persoalan serius. “Semua isu yang kami bawa memiliki urgensi. Namun, tindakan represif terhadap massa aksi dan masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum menjadi persoalan yang sangat sentral,” katanya.
Senada dengan Galuh, Muhammadyah Umarputra, mahasiswa Universitas Pakuan, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin rentan terhadap pembungkaman. Ia menilai mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi melalui fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. “Empat elemen tersebut merupakan pilar demokrasi yang dapat menjalankan fungsi check and balance terhadap negara. Kritik yang dibangun seharusnya tidak dibungkam,” ujar Umar.
Umar juga menilai bahwa tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap aparat penegak hukum agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. “Harapan kami, pemerintah terus berbenah dan melakukan evaluasi. Jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru digunakan secara sewenang-wenang,” tuturnya.
Sementara itu, Galuh menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat perlu diperluas agar aspirasi publik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi turut dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa aksi 13 November bukan menjadi langkah terakhir bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Gerakan mahasiswa akan terus berlanjut apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Umar menambahkan bahwa aksi lanjutan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, dengan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disuarakan, terutama terkait perlindungan masyarakat sipil, kebebasan berpendapat dan penegakan demokrasi. Peringatan Tragedi Semanggi I diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mengevaluasi praktik kekuasaan agar pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat tidak kembali terulang.
Peliput: M. Habiby Rahmaddani Harahap, M. Fatir Rahman
Penulis: M. Fatir Rahman
Editor: Bunga Vania
0 Komentar