Beranda Pers — Molornya pelaksanaan Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan (Unpak) kini tidak lagi dipandang sekadar keterlambatan teknis. Penundaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan mulai memunculkan keresahan di kalangan mahasiswa dan kelembagaan kampus. Keterlambatan tersebut bahkan dinilai telah mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi mahasiswa di lingkungan FISIB.
Sejumlah tahapan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) FISIB hingga kini masih belum terealisasikan. Fit and proper test yang sebelumnya disebut akan segera dilaksanakan terus mengalami penundaan. Di sisi lain, regenerasi organisasi mahasiswa ikut tersendat, menyebabkan banyak program kerja dari tiap kelembagaan belum dapat berjalan secara maksimal.
Wakil Dekan III FISIB, Jordi Satria Widodo, menyoroti keterlambatan Pemira yang hingga pertengahan Mei masih belum menunjukkan kepastian. Menurutnya, keterlambatan regenerasi organisasi mahasiswa ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan mengganggu dinamika fakultas secara keseluruhan.
Jordi mengaku khawatir dengan proses yang terlalu lama, yang menunjukkan masalah komunikasi dan koordinasi antar organisasi. “Saya sangat khawatir dengan regenerasi ini. Fakultas merasa kecewa karena prosesnya molor. Ini bisa jadi pembelajaran untuk dinamika antar organisasi dan pola komunikasi yang lebih baik di FISIB. Yang dirugikan bukan satu lembaga saja, tapi seluruh fakultas,” ujarnya. Pihak fakultas terus memantau melalui komunikasi dengan himpunan mahasiswa, Panitia Pengawas (Panwas), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), dan KPU. Persoalan utama yang muncul adalah konflik internal dan miskomunikasi, termasuk rekrutmen KPU dan antar lembaga. “Masalahnya seperti sambung-menyambung, memicu keterlambatan berulang,” katanya.
Keterlambatan ini berdampak langsung pada program kerja himpunan tertunda karena belum ada kepengurusan baru, administrasi seperti pengajuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan (DKK) sejak Februari terhambat, dan minat mahasiswa baru menurun. “Ini mengacaukan iklim organisasi. Mahasiswa energetik dengan rencana program, tapi semuanya tertahan. Bisa bayangkan minat daftar kelembagaan sekarang? Ini memengaruhi perubahan demokrasi fakultas,” jelasnya.
Ia juga mulai menyoroti kemungkinan munculnya efek domino terhadap regenerasi organisasi di periode berikutnya. Menurutnya, apabila Pemira tahun ini terus molor hingga pertengahan Mei, maka periode kepengurusan selanjutnya juga akan ikut bergeser. “Coba bayangkan kalau sekarang pelantikannya baru terjadi pertengahan Mei. Berarti periode berikutnya juga akan selesai di Mei tahun depan. Nah pertanyaannya, apakah nanti KPU siap atau tidak? Karena ini efek berantai. Apa yang terjadi sekarang bukan muncul begitu saja, pasti ada akar masalah dari sebelumnya,” katanya.
Meski menyampaikan kritik yang cukup keras, Jordi tetap berharap seluruh kelembagaan dapat menjadikan persoalan ini sebagai evaluasi bersama. Menurutnya, persoalan regenerasi organisasi mahasiswa tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab satu pihak saja, melainkan harus diselesaikan secara kolektif oleh seluruh elemen kelembagaan di FISIB.
Di tengah berbagai kritik terhadap molornya pelaksanaan Pemira FISIB, Ketua KPU FISIB, Moreno Valendra Omardany, mengakui bahwa tahapan Pemira memang tidak berjalan sesuai timeline yang sebelumnya, diumumkan kepada mahasiswa. Keterlambatan, terus terjadi membuat KPU menjadi sorotan utama dalam polemik regenerasi organisasi mahasiswa tahun ini. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap jalannya demokrasi kampus, KPU dinilai gagal memenuhi ekspektasi mahasiswa agar Pemira dapat berjalan tepat waktu.
Moreno mengatakan sejak awal KPU sebenarnya telah menyusun timeline dan merancang tahapan Pemira agar berjalan sesuai jadwal. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala muncul dan menyebabkan tahapan yang direncanakan terus mengalami kemunduran. Salah satu persoalan utama, menurutnya, adalah lambatnya pengumpulan delegasi untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BLM sehingga beberapa kursi hingga kini masih belum terpenuhi sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat sejumlah tahapan Pemira tidak dapat berjalan sesuai target awal. “Sampai saat ini memang belum ada sepenuhnya untuk calon ketua BEM dan ketua BLM. Jadi itu yang membuat beberapa tahapan akhirnya ikut mundur,” ujarnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Moreno menyebut KPU telah menyusun timeline baru dan mencoba mengatur ulang tahapan Pemira agar regenerasi organisasi tetap dapat berjalan. Di tengah mandeknya proses regenerasi tingkat fakultas, KPU memutuskan untuk memprioritaskan regenerasi di tingkat himpunan terlebih dahulu sambil menunggu pengisian delegasi tingkat fakultas selesai. “Solusinya, untuk calon ketua himpunan dan wakil himpunan itu kita dahulukan. Dan rencananya di minggu depan kita melakukan fit and proper test,” katanya.
Menurut Moreno, untuk tingkat himpunan sebagian besar delegasi sebenarnya sudah mulai terpenuhi. Hal itu berbeda dengan kondisi BEM dan BLM yang hingga kini masih mengalami kekosongan delegasi. Meski demikian, ia belum dapat memberikan kepastian penuh agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi dan hanya berharap tahapan berikutnya dapat berjalan sesuai timeline terbaru yang telah dirancang.
Dalam proses penyelesaian keterlambatan tersebut, Moreno mengatakan KPU juga telah mengadakan forum bersama untuk membahas persoalan kekosongan delegasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan himpunan terus dilakukan agar tahapan Pemira dapat kembali berjalan. “Kita sebenarnya terus komunikasi, mencoba mencari solusi supaya proses ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun, kita sadar banyak pihak yang menunggu,” ujarnya
Di tengah berbagai kritik yang mengarah kepada KPU akibat molornya tahapan Pemira, perhatian mahasiswa juga tertuju kepada BLM, sebagai lembaga pengawas jalannya demokrasi kampus. Ketua BLM, Muhammad Zainal Ridho, mengakui bahwa hingga saat ini proses Pemira memang masih berjalan sangat lambat. Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian KPU ataupun pembiaran dari BLM, melainkan karena kosongnya kursi delegasi untuk BEM dan BLM yang hingga kini belum terpenuhi.
Ridho menjelaskan bahwa sejak awal kendala terbesar dalam regenerasi kelembagaan adalah minimnya mahasiswa yang bersedia mendaftarkan diri atau didelegasikan untuk naik ke tingkat fakultas. Kondisi tersebut membuat berbagai tahapan Pemira tidak dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan. “Masalah sampai saat ini kenapa KPU belum jalan itu karena belum ada yang mau mendelegasikan dirinya atau anggotanya untuk naik ke BLM dan BEM. Itu yang jadi masalah utamanya,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa beberapa himpunan sebenarnya sudah mulai mengirim delegasi, namun jumlahnya masih belum memenuhi kuota minimal sesuai aturan kelembagaan. Akibatnya, proses regenerasi tingkat fakultas belum dapat dilanjutkan secara penuh.
Di tengah keterlambatan yang terus berulang, BLM juga mulai mendapat sorotan karena dianggap tidak mengambil langkah tegas terhadap situasi tersebut. Namun Ridho membantah bahwa pihaknya melakukan pembiaran terhadap keterlambatan Pemira. Ia mengaku tetap memantau perkembangan KPU dan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, meski hingga kini belum ada langkah konkret yang benar-benar mampu menyelesaikan persoalan tersebut. “Kalau misalnya ada kata pembiaran, sebenarnya engga gue biarin juga. KPU kalau ada apa-apa ngobrol sama gue, ketuanya minta saran juga. Jadi bukan sengaja dilepas,” ujarnya.
Menurut Ridho, BLM sengaja tidak ingin mengambil keputusan sepihak karena khawatir dianggap melakukan intervensi terhadap kelembagaan lain. Meski begitu, ia mengaku mulai mempertimbangkan kemungkinan pemberian konsekuensi apabila hingga pertengahan Mei Pemira masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Meski demikian, Ridho mengaku belum dapat memberikan jaminan bahwa keterlambatan Pemira ini tidak akan kembali terulang. Menurutnya, keberhasilan regenerasi kelembagaan tidak hanya bergantung kepada KPU ataupun BLM, tetapi juga pada kesediaan mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi tingkat fakultas.
Di sisi lain, Ketua BEM, Putra Yassa Galuh, mengakui bahwa keterlambatan Pemira telah memunculkan ketidakpercayaan mahasiswa terhadap jalannya demokrasi kampus. Menurut Putra, sejak awal BEM sebenarnya sudah melihat adanya potensi keterlambatan sehingga mencoba membuka komunikasi dengan KPU untuk mencari tahu kendala yang terjadi dalam proses regenerasi kelembagaan.
Putra menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, masing-masing himpunan diwajibkan mengirim delegasi untuk mengisi kursi BLM dan BEM. Namun dalam praktiknya, banyak himpunan, belum mengirim delegasi sehingga proses regenerasi tingkat fakultas tidak dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan. “Masalah utamanya yaitu, engga ada delegasi dari himpunan-himpunan untuk masuk ke BLM dan BEM,” ujarnya.
Meski begitu, Putra menilai persoalan keterlambatan ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada KPU saja. Menurutnya, himpunan mahasiswa juga memiliki peran besar karena belum maksimal dalam mengirim delegasi ke tingkat fakultas. Namun disisi lain, ia juga mengkritik komunikasi KPU yang dinilai masih kurang terbuka kepada mahasiswa.
Menurut Putra, perubahan timeline yang terus terjadi tanpa penjelasan jelas akhirnya memunculkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap kelembagaan kampus. “Mahasiswa jadi capek nunggu. Timeline berubah terus, tapi belum ada kepastian juga. Makanya sekarang yang paling penting itu keterbukaan informasi dan langkah konkret, bukan cuma janji,” katanya.
Ia juga menilai keterlambatan Pemira kini tidak lagi hanya berdampak terhadap jalannya organisasi mahasiswa, tetapi mulai mengganggu kepercayaan mahasiswa terhadap sistem demokrasi kampus secara keseluruhan. Menurutnya, efek domino dari keterlambatan tersebut membuat masa kerja kelembagaan menjadi semakin sempit dan regenerasi organisasi ikut terhambat.
Putra mengatakan bahwa BEM beberapa kali mendorong dilaksanakannya forum bersama antara KPU, BLM, Panwas, dan himpunan mahasiswa agar seluruh pihak dapat duduk bersama mencari solusi. Hingga saat ini, persoalan keterlambatan Pemira belum menemukan penyelesaian yang jelas.
Di tengah keterlambatan Pemira yang terus berlarut, himpunan mahasiswa menjadi pihak yang paling langsung merasakan dampaknya. Regenerasi yang seharusnya selesai sejak awal tahun masih tertahan tanpa kepastian, sementara sejumlah program kerja dan administrasi organisasi ikut terhambat. Kondisi tersebut juga mulai memunculkan kejenuhan mahasiswa terhadap dinamika demokrasi kampus yang dinilai berjalan di tempat.
Ketua Himpunan Sastra Inggris, Ferishka Imani Marella, menilai keterlambatan Pemira berpotensi mencederai kepercayaan mahasiswa terhadap KPU sebagai penyelenggara demokrasi kampus. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh kelembagaan. “Kalau menurut saya pastinya terdapat potensi mencederai kepercayaan publik. Namun apabila KPU ingin menjaga kepercayaan publik, mereka harus lebih transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ferishka mengatakan dampak keterlambatan mulai dirasakan langsung oleh mahasiswa, terutama terhadap regenerasi organisasi dan keberlangsungan program kerja himpunan. Meski demikian, pihaknya tetap aktif mengawal proses Pemira dan menjaga komunikasi dengan mahasiswa maupun kelembagaan lain. Ia juga menyebut Himpunan Sastra Inggris telah memenuhi kewajiban delegasi untuk KPU.
Hal serupa disampaikan Ketua Himpunan Sastra Indonesia, Cahaya Putra Rangkuti. Ia menilai keterlambatan Pemira telah mencederai kepercayaan publik karena untuk pertama kalinya regenerasi kelembagaan di FISIB mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan. “Ini tuh udah mencederai kepercayaan publik kepada Komisi Pemilihan Umum. Karena pertama kali secara historis di FISIB, regenerasi kelembagaan terlambat sampai sekitar tiga sampai empat bulan,” ujarnya.
Cahaya juga menyampaikan dampak keberlanjutan terhadap regenerasi organisasi mahasiswa, terutama di tengah menurunnya jumlah mahasiswa baru. Ia juga menilai kondisi tersebut menghambat fungsi advokasi mahasiswa karena kelembagaan tingkat fakultas belum dapat berjalan secara maksimal.
Sementara itu, delegasi Himpunan Sastra Jepang, Lexa Safilah, juga mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan regenerasi tidak bisa dilepaskan dari menurunnya minat mahasiswa untuk naik ke tingkat kelembagaan fakultas, khususnya BLM. “Keterlambatannya sendiri karena kurangnya peminatan dari angkatan 23 buat ngelanjutin diri sebagai BLM. Mungkin dikarenakan track record BLM yang akhir-akhir ini sedang tidak terlalu baik,” ujarnya.
Menurut Lexa, situasi tersebut membuat KPU kesulitan memenuhi syarat minimum jumlah anggota BLM yang dibutuhkan agar tahapan Pemira bisa berjalan. “Regenerasi BLM sendiri masih abu-abu. Bisa dibilang sedikit orang yang mau ngisi posisi BLM. Otomatis itu jadi tugas buat anggota KPU untuk memenuhi persyaratan minimal kuantitas dari BLM,” katanya
Lexa juga menyoroti persoalan pembentukan struktur KPU, menurutnya sejak awal tidak dipersiapkan secara matang. “Menurut aku sebenarnya awal keterlambatan ini karena kurangnya pembekalan juga dari BLM. Terus asal-asalan dalam memilih struktur KPU yang ngebuat delegasi KPU jadi khawatir sama ragu buat jadi bagian struktur, termasuk Badan Pengurus Harian (BPH)-nya,” katanya.
Pandangan lain datang dari anggota KPU dari Himni, Kayla, yang menjelaskan bahwa keterlambatan Pemira dipengaruhi berbagai kendala teknis. “Sebenarnya keterlambatan itu terjadi karena beberapa kendala, mulai dari berkas yang belum lengkap sampai bentroknya waktu pertemuan,” ujarnya.
Kayla mengatakan bahwa KPU sebenarnya telah menyusun tahapan Pemira sejak awal, namun berbagai hambatan membuat pelaksanaannya terus mengalami kemunduran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi internal tetap dilakukan terhadap seluruh anggota KPU agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Keterlambatan Pemira, terus berulang kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan telah menimbulkan efek berantai yang mulai dirasakan hampir seluruh kelembagaan mahasiswa di FISIB. Regenerasi organisasi yang seharusnya sudah berjalan sejak awal tahun terhambat, program kerja tertunda, hingga fungsi. Situasi ini juga diperparah dengan menurunnya minat mahasiswa untuk naik ke tingkat kelembagaan fakultas, terutama BLM, yang disebut menjadi salah satu akar persoalan mandeknya regenerasi.
Di sisi lain, keterlambatan yang terus terjadi tanpa kepastian yang jelas perlahan memunculkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi kampus itu sendiri. Janji timeline yang berulang kali berubah, minimnya langkah konkret, hingga saling lempar tanggung jawab antar kelembagaan membuat mahasiswa mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen organisasi mahasiswa dalam menjaga iklim demokrasi di FISIB. Bahkan beberapa narasumber secara terbuka menyebut bahwa situasi saat ini menjadi salah satu titik terburuk dalam sejarah regenerasi kelembagaan mahasiswa di fakultas tersebut. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin keterlambatan Pemira akan menjadi pola yang terus berulang di periode-periode berikutnya.
Dalam proses peliputan, Beranda Pers juga telah berupaya menghubungi sejumlah delegasi himpunan dan pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang berimbang. Namun, beberapa narasumber memilih menolak untuk diwawancarai, tidak memberikan tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Meski demikian, upaya konfirmasi tetap dilakukan melalui ketua himpunan maupun perwakilan agar informasi yang disajikan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi.
Peliput : Alfandi ilham, M. Xezi Artawinata, M.Habiby Rahmaddani.H, Muhammad Gilar Haikal, Muhammad Fatir Rahman, Abinaya Putra Hasbullah, Muhammad Rizky Febrianatullah, Bunga Vania
Penulis : Bunga Vania
Editor : M. Habiby Rahmaddani Harahap
0 Komentar