Suasana aksi massa di Kantor Bupati Pemerintah Kabupaten Bogor (17/05/2026)/BerandaPers/Alfandi Ilham, M Habiby Rahmaddani
Beranda Pers – Rabu, 17 Juni 2026, pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Aliansi Mahasiswa bersama masyarakat, menggelar aksi massa di kantor Bupati, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dengan membawa bendera bertuliskan “Sukajaya Melawan”. Massa aksi sempat dihadang aparat di gerbang masuk utama sehingga memilih memaksa masuk melalui gerbang samping yang kemudian membuka secara paksa.
Aparat tampak bersiap siaga dengan membentuk barikade polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP). Di belakang barikade, sejumlah personel menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) lengkap, water cannon, beserta peluncur gas air mata, sudah dipersiapkan untuk menertibkan jalannya aksi. Sementara itu mahasiswa bersama masyarakat masuk dengan membawa sejumlah hasil tani, lengkap dengan atribut khas petani beserta topi.
Atribut yang digunakan dan hasil tani yang dibawa memiliki makna, “Simbolik warga yang hari ini hidup dengan hak atas tanahnya, menegaskan bahwa masyarakat, menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, sekaligus yang diperjuangkan bukan hanya sekedar objek ekonomi saja, melainkan sumber kehidupan saat ini untuk masyarakat Sukajaya, dengan dibawanya hasil tani bumi membuktikan bahwa tanah Sukajaya adalah tanah yang produktif yang baik pemanfaatannya untuk bertani,” jelas Galuh, peserta aksi.
Galuh menambahkan, “Simbol tersebut, menunjukkan bahwa perjuangan murni dari masyarakat yang bertani, berangkat dari realitas masyarakat Sukajaya, saat ini menggunakan hak tanahnya untuk bertani, untuk menunjukkan bahwa persoalan agraria menyangkut keberlangsungan hak hidup, keadilan, kedaulatan pangan, kelestarian alam, bagi masyarakat yang menggantungkan hak hidupnya atas tanah yang dihidupi sekarang,” tambahnya.
Di lokasi aksi, massa melakukan mediasi bersama pihak aparat dan meminta bertemu langsung dengan Bupati. Dalam kesempatan tersebut, mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Tolak Perpanjangan dan oper alih Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Prima Mustika Candra (PMC).
2. Investigasi dan Audit SHGB PT PMC, Camat Kecamatan Tamansari dan Kepala Desa Sukajaya.
3. Hentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Warga Sukajaya.
4. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera Menerbitkan Kebijakan Redistribusi tanah melalui sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
5. Mengundang seluruh pihak untuk menyoroti kasus di Sukajaya terkhusus Agraria dan Tata (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
6. Mendesak PT PMC untuk menghentikan premanisme dan intimidasi kepada warga Sukajaya.
7. Copot Camat Kecamatan Tamansari.
8. Copot Izin Pembangunan Perumahan di Desa Sukajaya.
Rafael, Koordinator Sukajaya melawan, menyebutkan tuntutan utama yang dibawa oleh massa ke kantor Bupati yakni “Hentikan intimidasi, premanisme dan kriminalisasi yang terjadi terhadap warga petani sukajaya maupun tamansari,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan yang disampaikan Afifah, warga Sukajaya, yang mengaku masyarakat kerap mengalami tekanan dari pihak perusahaan.“Karena terlalu banyak bentuk intimidasi yang dilakukan oleh PT. PMC, bawa preman ke wilayah kita,” ujarnya.
Namun, massa tidak berhasil bertemu dengan Bupati maupun Wakil Bupati Bogor karena keduanya tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Menanggapi hal tersebut, Rafael menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Bupati. “Bupati bagaimana jelas, tadi telah kita ketahui, dia tidak berani ketemu,” ucap Rafael. Hal serupa juga disampaikan oleh Afifah, “Kita sudah melakukan berbagai cara, kita ketemu mereka dua kali, tapi mereka tidak pernah hadir, Bupati tidak pernah hadir, tidak pernah menemui kita,” pungkas Afifah.
Rafael menambahkan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah upaya pertama yang dilakukan warga untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi. “Iya, kita juga sudah bertemu sama ke kantor Bupati dua kali, tadi sudah dijelaskan, belum ada Bupatinya turun, yang terakhir ada cuma sekedarnya doang,” tambahnya.
Rafael menyikapi tentang ketidakhadiran Bupati dalam aksi tersebut, “Tetap harus kita follow up, walaupun tidak ada harapan sebenarnya, tapi karena memang tugas dia sebagai alat rakyat. Sebagai yang harus mengayomi, yang harus mewakili suara-suara rakyat,” jelasnya, ia juga memastikan bahwa aksi lanjutan akan kembali digelar dalam waktu mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar. “Kita pasti bakal aksi lanjutan dan lebih besar lagi.”
Peliput: Alfandi Ilham, M. Habiby Rahmaddani
Penulis: Alfandi Ilham
Editor: Bunga Vania
0 Komentar